PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.JAMKRIDA SUMBAR DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT TENTANG PENJAMINAN KREDIT PEDULI USAHA MIKRO (KPUM)

Usaha mikro di Sumatera Barat masih menghadapi permasalahan terutama lemah modal usaha dan agunan. Berdasarkan data statistik Sumatera Barat tahun 2012, ditemukan bahwa dari jumlah 589.299 unit usaha di Sumatera Barat, 99,18 % adalah unit usaha berskala mikro. Hal tersebut membuktikan kelompok usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja sebesar 88,00% dan terbukti mampu tumbuh secara bertahap dari serangan krisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok usaha mikro diyakini mampu menopang ekonomi daerah. Guna mendorong perkembangan usaha mikro tersebut, pada tanggal 30 Agustus 2013 PT. Jamkrida Sumbar mengajukan MoU melalui Nota Kesepahaman Bersama Nomor 001/PKS-DIR/JSB/VIII-2013 dan PKS/075/DIR/08-2013 tentang penjaminan kredit kepada Bank Nagari. Dengan disepakatinya kerjasama penjaminan kredit, Bank Nagari memunculkan kembali skim Kredit Peduli Usaha Mikro (selanjutnya disingkat KPUM) dan sejak bulan April 2014 Bank Nagari kembali menyalurkan skim kredit KPUM yang penjaminannya ditutup kepada PT. Jamkrida Sumbar. Mengingat kerjasama penjaminan tersebut adalah untuk memitigasi Bank Nagari dari risiko yang timbul dalam penyaluran KPUMyang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, maka penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian terkait isu hukum tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul, “Pelaksanaan Perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Penjaminan Kredit Usaha Mikro (KPUM)”, dengan rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Jamkrida Sumbar dengan Bank Nagari dengan tentang penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) ?, 2)Apakah didapati tindak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penjaminan Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM) antara PT. Jamkrida Sumbar dan Bank Nagari. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjaminan KPUM antara PT. Jamkrida dan Bank Nagari didasari oleh misi dan home base yang sama. Pelaksanaan penjaminan dilakukan apabila Bank Nagari telah memenuhi prosedur penyaluran kredit dan dilanjutkan dengan mekanisme penjaminan yang ditentukan oleh PT. Jamkrida Sumbar.Terhadap Penjaminan ini digunakan Pola Penjaminan Otomatis Bersyarat (Condition Automatic Guarantee). Dalam proses penjaminan tersebut, analisa kelayakan kredit hanya berada penerima jaminan. Hal ini berarti telah menyalahi atura Pasal Pasal 12 Ayat (1) huruf a poin 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan. Terkait hal tersebut, maka tindak wanprestasi yang didapati dalam pelaksanaaan kerjasama penjaminan KPUM ini, seperti kinerja Bank Nagari selaku Penerima Jaminan yang kerap kali didapati kesalahan data calon terjamin dan ketidaklengkapan syarat pengajuan permohonan penjaminan adalah tidak terlepas dari kesalahan proses pola penjaminan yang telah disepakati