PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK DI ERA REFORMASI

Dianutnya sistem multi partai pasca kemerdekaan, membuktikan bahwa kran demokrasi di Indonesia telah terbuka lebar bagi siapa saja yang hendak mendirikan partai politik. meskipun rezim berubah partai politik dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai infrastruktur politik tidak terlepas dari adanya konflik internal partai, terutama dalam hal perselisihan kepengurusan. Adanya dualiseme kepemimpinan didalam tubuh partai, hingga penyelesaian perselisihan yang tidak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme internal partai, namun kembali menempuh jalur litigasi melalui pengadilan hingga akhirnya pemerintah harus ikut campur dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik tersebut. Adapun masalah-masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama, bagaimanakah penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di era reformasi? Kedua, bagaimanakah penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang dipraktikkan oleh Partai Golkar dan PPP berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011? Peneltian ini dilakukan dengan mengunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian terhadap sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya sinkronisasi aturan terkait penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik yang meyebabkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan kepengurusan saat ini membutuhkan waktu yang lama. Sehingga berakibat pada terganggunya kestabilan politik di Indonesia. Maka perlu dilakukan perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Agar norma yang mengatur penyelesaian perselisihan dapat tersinkronkan dalam hal penerapannya, tidak ada kewenangan mahkamah partai yang harus dipangkas oleh pengadilan, menegaskan kedudukan mahkamah partai yang independen, dan penegasan kepada pemerintah (Menkumham) sebagai pejabat pengeluar SK kepengurusan partai, untuk terlebih dahulu menunggu penyelesaian partai politik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap