PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang)

Tersangka dan terdakwa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin. Faktanya, ditemukan pelaksanaanya tidak berjalan sesuai dengan Undang- Undang No 16 Tahun 2011. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut serta upaya- upaya yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau penelitian lapangan dan data sekunder yatiu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Penelitian ini menggunakan tabulasi data perkara. Dari hasil penelitian pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Padang belum dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dalam prakteknya. Kendala ini masih dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan,hingga pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang Pengadilan, kendala tersebut berupa terdakwa yang tidak mengetahui hanya mendapat bantuan hukum, LBH kesulitan menemui terdakwa, terdakwa yang bersifat tidak kooperatif, adanya intimidasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan anggaran dana untuk mendampingi terdakwa. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana terdapat dari sisi internal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan dari sisi eksternal LBH yaitu terdakwa dan aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan terdakwa. Ada beberapa upaya yang dilakukan LBH Padang dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi secara keseluruhan upaya yang dialkukan LBH Padang adalah Advokasi dan Penyuluhan Hukum