AKTA NOTARIS MELALUI CYBER NOTARY MENURUT HUKUM INDONESIA

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan sebagian besar masyarakat, baik itu sosial, budaya, ekonomi dan lainnya, dan hal ini tentunya melahirkan berbagai dampak positif maupun negatif, dampak positif salah satu contohnya di bidang kenotariatan, yaitu penyelenggaraan jasa Notaris melalui sistim elektronik dan internet yang disebut dengan cyber notary, konsep cyber notary yang menggunakan media elektronik diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi dalam bentuk pelayanan jasa di bidang kenotariatan, baik dalam hal membantu Notaris dalam pekerjaanya, yaitu mengorganisir komunikasi antara Notaris dan para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dalam hal pelayanan jasa, berhadapan dengan para pihak , pembuatan akta dan tandatangan secara elektronik, serta penyimpanan akta secara elektronik. Penelitian ini membahas sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan penggunaan cyber notary, teknik penyelenggaraan jasa cyber notary dan keabsahan dari akta yang dibuat melalui cyber notary dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian berupa hukum normatif yang mencakup asas-asas hukum, sistematika dan sinkronisasi hukum, jenis dan sumber data diperoleh dari studi pustaka berupa bahan-bahan hukum seperti dokumen-dokumen resmi, kamus, buku-buku dan peraturan perundang-undangan, teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian kepustakaan dan teknik pengolahan data dengan cara editing. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada dengan penggunaan cyber notary yang dilihat dari pelayanan publik, pembuatan akta, penanda tanganan akta serta penyimpanan atau kearsipan Notaris, terlihat bahwa antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan sistim kerja Notaris berbasis elektronik atau cyber notary masih belum sinkron, karena tidak ada peraturan yang benar-benar memastikan diperbolehkannya cyber notary tersebut, peraturan perundang-undangan yang ada tersebut hanya memberikan peluang untuk terlaksananya cyber notary, Selain itu diperoleh hasil penelitian penyelenggaraan cyber notary, dimana PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyediakan pelayanan jasa yang berguna untuk memudahkan Notaris dalam melakukan pelayanan jasa yaitu dengan dibantu oleh pihak ketiga yaitu Certification Authority. Untuk hasil penelitian tentang keabsahan cyber notary terlihat mulai dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu terpenuhinya semua isi atau sebagian syarat suatu perjanjian yaitu mulai dari kesepakatan para pihak yang ingin membuat akta, cakapnya para pihak dalam pembuatan akta, suatu hal tertentu dan causa yang halal, hal inilah yang nantinya membuat sah atau tidaknya suatu akta, khususnya dalam cyber notary dan juga dilihat dari alat bukti elektronik yang bila terjadi sengketa dikemudian hari bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan Keabsahan penggunaan cyber notary juga dapat dilihat dari sejauh mana reliabilitas sistem keamanan yang baik dalam sistem informasi maupun terhadap sistem komunikasi elektronik itu sendiri, yang mana dalam hal ini menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu CA untuk bisa memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan cyber notary. Karena belum adanya suatu peraturan tertulis yang memberlakuan cyber notary, hal ini tentu saja tidak dapat difungsikan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah bisa meninjau ulang kembali mengenai perubahan peraturan jabatan Notaris. Karena sekarang ini informasi dan elektronik telah berkembang cukup pesat