ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KOTA PADANG DAN KOTA BUKITTINGGI

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah mengamatkan pelimpahan kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dari pusat ke daerah paling lambat 31 Desember 2013. Untuk itu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah mengingat waktu pemungutan semakin dekat. Tulisan ini menjelaskan tentang kesiapan dua kota besar di Sumatera Barat yaitu Pemerintah Kota Padang dan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kebijakan baru ini. Pemerintah Kota Padang sudah menyatakan siap untuk mengambil alih PBB-P2 di tahun 2013 sedangkan Kota Bukittinggi masih dalam masa transisi untuk mengambil alih pada tahun 2014 nanti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa siap Pemerintah Kota Padang dan Kota Bukittinggi untuk melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ini, kendala apa yang mereka hadapi dalam proses peralihan, dan upaya apa yang dilakukan dalam mengoptimalkan potensi PBB-P2 di daerahnya masing-masing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian Kota Padang telah siap untuk memungut PBB-P2 di tahun 2013 namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan potensi PBB-P2. Sedangkan Kota Bukittinggi sampai saat skripsi ini diselesaikan masih dalam tahap persiapan, namun di 2014 nanti Kota Bukittinggi akan siap mengambil alih kewenangan pemungutan PBB-P2 di daerahnya. Banyak kendala yang dihadapi masing-masing Kota dalam proses peralihan namun upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan , begitu juga dengan upaya pengoptimalan potensi PBB-P2. Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, UU PDRD No.28 Tahun 2009, PBB-P