PELAKSANAAN PUTUSAN PEMIDANAAN BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Solok)

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi tidaklah selain untuk menghukum koruptor dengan pidana penjara namun juga untuk kerugian yang diderita negara sebagai akibat tindak pidana korupsi dapat dikembalikan semaksimal mungkin. Untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, negara memberlakukan ancaman pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bentuknya berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam praktek pelaksanaannya menimbulkan berbagai pertanyaan : (1) Bagaimanakah pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok ? (2) Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok? (3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pemidanaan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Solok? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dengan metode penelitian deskriptif dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang terjadi di Kejaksaan Negeri Solok. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum terlaksana secara maksimal. Kejaksaan Negeri Solok dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pembayaran uang pengganti mengenyampingkan UU. (2) Kendala yang dihadapi yaitu kesulitan dalam pelacakan aset baik dikarenakan waktu terungkap tindak pidana korupsi yang lama, kurangnya kapasitas jaksa, dan kurangnya peran serta masyarakat. (3) Untuk mengatasi kendala yang terjadi, kejaksaan selalu menagih uang pengganti kepada setiap terpidana meskipun jangka waktu yang ditetapkan telah melebihi jangka waktu yang diatur Undang-Undang. Hal ini dilakukan guna terpulihnya kerugian keuangan negara. Upaya dalam mengatasi kendala saat pelacakan asset kejaksaan langsung mengunjungi domisili terpidana. Selanjutnya upaya untuk mengatasi kendala internal, jaksa antar bidang saling bersinergi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana uang pengganti ini