PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS DAN PENGELUARAN KAS PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI RIAU

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinyamenyediakan data kuantitatif, terutama mempunyai suatu sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan – keputusan ekonomi dalam rangka memilih alternatif – alternatif dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam beerbagai macam bidang terutama sekali bidang ekonomi. Akuntansi mempunyai bermacam bidang yaitu, Akuntansi Perusahaan (Business Acounting), Akuntansi Pemerintahan ( Govermental Acounting ), dan Akuntansi Sosial ( Social Acounting ). Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak era reformasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru pemerintahan Republik Indonesia yang mereformasi pengelolaan keuangan daerah semenjak saat itu. Reformasi tersebut dilakukan mengganti Undang – Undang No 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang – Undang No 22 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang No 22 tahun 1999 tersebut berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah sehingga Undang – Undang tersebut sering di sebut sebagai Undang – Undang Otonomi Daerah. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa 2 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam Akuntasi Pemerintahan data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi – organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba, melainkan melayani masyarakat dalam urusan dengan pemerintah. Kas sebagai alat pembayaran yang likuid harus dikelola dengan baik untuk menghindari penyelewengan dan penyimpangan. Penyelewengan dan penyimpangan kas dapat dihindari dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Kas sangat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga kas sangat mudah diselewengkan. Dengan adanya sistem informasi dan pengendalian intern yang memuaskan, maka hal – hal yang merugikan perusahaan dapat dihindari dan diminimalisasi. Kas pada dinas dan organisasi swasta sama sama dijadikan sebagai dana yang diperlukan untuk kepentingan organisasi tersebut. Perbedaannya terletak pada prosedur penerimaan kas pengeluaran kasnya. 3 Pada dinas kas yang didapat dari anggaran pemerintah provinsi atupun dari hasil penjualan asset daerah akan diterima oleh bendahara penerimaan yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja atau renja tahunan. Dari kegiatan yang diajukan baru dibuatkan anggaran yang dilanjutkan dengan pengeluaran dana yang dibutuhkan oleh bendahara pengeluaran. Pada organisasi swasta kas dapat berupa uang logam atau uang kertas yang ada dalam perusahaan ( Cash on Hand )dan di simpan di bank yang pengambilannya tidak pasti ( Cash on Bank ) misalnya; simpanan giro, tabungan yang bebas pengambilannya serta alat pembayaran lainnya (Munawir : 2002). Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu penerimaan dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang atau dari penjualan secara kredit. Pembayaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek kecuali untuk pembayaran dalam jumlah kecil, biasanya dilaksanakan dengan dana kas kecil. Dana Kas Kecil merupakan sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran-pengeluran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan dengan bank ( dengan cek )”. (Soemarso : 2004) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Propinsi Riaumerupakan salah satu badan yang mempunyai kegiatan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga berencan yang ada 4 di Propinsi Riau. Sehingga dalam kegiatannyaDinas Pariwisata Daan Ekonomi Kreatif Propinsi RiauPropinsi Riaumelakukan prosedur akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas merupakan suatu informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan untuk mengambil suatu keputusan – keputusan ekonomi agar dapat mencapai hasil yang optimal