ANALISIS HUBUNGAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN HASIL EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi di Indonesia periode 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki hasil EKPPD dan hasil ELAKIP yang terdata di Kemendagri dan Kemenpan-RB yaitu sebanyak 33 provinsi, dimana seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh KemendagrI dan dari hasil ELAKIP provinsi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif selama beberapa tahun untuk melihat tren yang terjadi dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment . Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2 (dua). 2) Hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011, dan meningkat kembali di tahun 2013. 3) Jumlah provinsi dalam evaluasi LAKIP oleh Kemenpan-RB di tahun 2012 meningkat menjadi 33 provinsi dibandingkan tahun 2011 yang hanya berjumlah 30 provinsi. 4) Skor kinerja yang diperoleh Pemerintah provinsi atas ELAKIP setiap tahun meningkat dan jumlah provinsi yang memperoleh skor yang baik tersebut juga selalu meningkat. 5) Terdapat hubungan yang rendah dengan arah hubungan positif antara variabel hasil EKPPD dengan variabel hasil ELAKIP Pemerintah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan kepada 1) Seluruh pemerintah provinsi terutama provinsi Bali, Papua, dan Maluku Utara agar dapat terus memperbaiki kualitas laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsinya. 2) Seluruh pemerintah provinsi, terutama provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat agar terus memperbaiki penerapan SAKIP dan capaian kinerja provinsinya untuk lebih meningkatkan hasil evaluasi atas LAKIP di tahun-tahun berikutnya. 3) Pemerintah provinsi D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur Jawa Timur, Kalimantan selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara diharapkan agar dapat meningkatkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja sehingga tahun berikutnya mendapat skor ELAKIP yang lebih baik lagi. 4) KemenPAN-RB dan Kemendagri perlu melakukan koordinasi dan integrasi sistem pelaporan pertanggungjawaban kinerja ini, sehingga nantinya laporan yang dihasilkan akan lebih sejalan, dan kinerja yang dihasilkan juga akan lebih konsisten. Kata kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Kinerja, Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi di Indonesia