PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANGI PROSES PERADILAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ADVOKAT

Di Indonesia, masalah korupsi telah sejak lama mewarnai berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi upaya penanggulangan masalah korupsi dengan sarana penal (hukum pidana), dilakukan kebijakan pengaturan hukum pidana di luar kodifikasi, yaitu berupa undang-undang pidana khusus. Instrumen hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang tindak pidana merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Untuk itu penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya, yakni A) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korusi yang dilakukan advokat. B) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi proses peradilan perkara tindak pidana korusi yang dilakukan advokat. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara kepada Jaksa (Kasi Penuntutan Bidang Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), studi dokumen yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Adapun hasil penelitian sebagai berikut, dalam proses penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum masih belum memenuhi harapan dari peraturan perundang-undangan. Karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih belum sesuai dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kendala yang ditemui masih subjektifnya aparat penegak hukum dalam menegakkan Pasal 21 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pasal tersebut dapat didakwakan apabila aparat penegak hukum merasa proses penegakan hukum yang sedang dilakukan terhalang atau mengalami kesulitan. Dalam upaya mengakkan hukum, aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta faktor yang paling mempengaruhi penegakan hukum berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri