PELAKSANAAN HAK-HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Kenapa masalah Lembaga Pemasyarakatan ini menjadi sorotan akhir-akhir ini terkait penyimpangan peraturan lembaga pemasyarakatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga saya mau meneliti tentang pelaksanaan peraturan pada lembaga pemasyarakatan yang didasari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199 Tentang Pemasyarakatan, apakah sudah berjalan dengan seutuhnya amanat daripada peraturan tersebut atau sebaliknya, karena masih ditemukan kasus-kasus terutama di kota-kota besar seperti pesanan tempat dalam ruangan penjara atau fasilitas yang lebih daripada narapidana lainnya, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi saya apakah dengan adanya peraturan daripada lembaga pemasyarakatan yang telah disesuaikan dengan perundang-undangan apakah sudah bisa mengubah pribadi warga binaan pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan yang telah berasaskan Pancasila. Oleh karena itu saya melihat terjadi suatu permasalahan dalam prakteknya mengenai pelaksanaan peraturan yang acuannya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakata