PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KOTA PADANG

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktifitas perekonomian nasional, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional yang kian tipis batasnya. Banyaknya penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar hak normatif karyawan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif pekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Metode penelitian yang dipakai disini adalah Yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan atau mengambarkan kesesuaian antara kerangka teori dan kenyataan-kenyataan yang peneliti peroleh di lapangan. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan, penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidak jelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. dalam peraturan yang mengatur tentang PKWT juga tidak terdapat sanksi yang tegas yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Pemerintah juga belum maksimal melakukan pengawasan secara aktif dalam hal PKWT. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan pembuatan/atau bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), terakhir adalah kendala pengawasan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Hak Normatif Tenaga Kerja