SIKLUS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah. Selanjutnya, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai