PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LAYANAN JASA SPEEDY PADA PT TELKOM, Tbk CABANG PADANG

Besarnya kebutuhan masyarakat akan informasi dan teknologi menyebabkan pihak pelaku usaha menyediakan berbagai sarana untuk mempermudah konsumen dalam mendapat informasi. Salah satu sarana yang disediakan oleh para pelaku usaha adalah internet. PT Telkom sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar menyediakan bentuk layanan jasa intenet untuk masyarakat luas, yaitu Telkom Speedy yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2005. Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bentuk perlindungan hukum PT Telkom Padang terhadap konsumen yang menggunakan jasa speedy, jalur penyelesaian sengketa antara PT Telkom dengan konsumen serta kendala yang dihadapi PT Telkom selama proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dan penelitian bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di PT Telkom Cabang Padang. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk perlindungan PT Telkom terhadap konsumen ada 2 (dua) yaitu preventif yang berarti mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan tindakannya dapat berupa tersedianya bentuk klausul baku dalam kontrak berlangganan serta adanya pihak costumer care, sedangkan bentuk perlindungan represif yaitu melindungi hak-hak konsumen jika konsumen mengalami kerugian dan bentuk tindakannya berupa restitusi abonemen, restitusi langsung, hapuskan abonemen, restitusi dan hapuskan abonemen dari pihak PT Telkom. Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara PT Telkom dengan konsumen pengguna jasa speedy berupa kompensasi yang diberikan kepada konsumen, seperti penyelesaian pasang baru, penyelesaian ganggguan, penyelesaian klaim tagihan, penyelesaian mutasi dan penyelesaian buka isolir. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT Telkom, yaitu kebanyakan konsumen langsung menandatangani formulir berlangganan Telkom speedy tanpa mengoreksi isi ketentuan dan syarat yang berlaku yang tertera dalam klausul baku kontrak berlanggana speedy dan kemampuan penyerapan informasi yang diterima konsumen kurang maksimal sehingga terjadi miss-comunication antara PT Telkom dengan konsumen pengguna jasa speedy