FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM RANGKA PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014

DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Salah satu fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi yaitu: 1) regulator mengatur seluruh kepentingan daerah 2) policy making merumuskan kebijakan di daerah 3) Budgeting Perencanaan Anggaran Daerah (APBD) yang mana penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan daerah, didukung dana dan atas beban APBD. Dalam rancangan penyiapan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah kebijakan umum APBD. Permasalahan yang diteliti bagaimana fungsi DPRD dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2014, serta kendala DPRD menghadapi masalah penetapan APBD yang terlambat dari waktu yang telah ditetapkan, sehingga tanggung jawab daerah yang menjadi tidak optimal. Metode penelitian ini bersifat sosiologis yuridis, yaitu suatu pendekatan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada dalam masalah yang akan diteliti baik melalui kepustakaan maupun melalui Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Sumber data yaitu data hukum primer, data hukum skunder dan data hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, baik dilihat dari segi penetapan APBD untuk Kota Padang Tahun 2014. Peran tersebut, diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan fungsi anggaran tersebut, DPRD masih mengalami hambatan, sehingga fungsi DPRD perlu dioptimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DPRD di Kota Padang dalam menjalankan fungsinya serta bagaimana upaya optimalisasi fungsi DPRD. Hambatan fungsi anggaran disebabkan oleh terbatasnya waktu pembahasan anggaran, tim ahli, tarik ulur kepentingan, tahapan perencanaan penganggaran tidak tepat waktu, belum maksimalnya penyusunan rencana kerja pengawasan DPRD Kota Padang, dan rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD Kota Padang dalam menjalankan fungsinya dalam menetapkan APBD oleh DPRD yang mana telah ditetapkan oleh undang-undang yang mengatur