PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVISBERDASARKAN PRINSIP PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II.A BIARO(Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat. Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan, memberikan pengayoman.tetapi kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulangkali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulangkali dijatuhi pidana oleh hakim (residivis) seharusnya dibedakan baik pembinan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. Dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Dan Landasan Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro?, (2) Alasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro Menyatukan Pembinaan Narapidana Residivis Dengan Narapidana Baru? dan (3) Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis dan Efektifitas nya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro?. Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Biaro didasari prinsip pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata jauh dari prinsip dasar pemasyarakatan yang seharusnya memisahkan pembinaan dan penempatan bagi narapidana klasifikasi ini, dalam pelaksanaanya ternyata banyak alasan dari pihak lembaga untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis ini tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan adanya. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja besifat negatif karena dapat meransang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali dan akhirnya lembaga pemasyarakatan dapat dicap sebagai sekolah tinggi kejahatan yang difasilitasi oleh negara. Pada kasus ini dapat disarankan lembaga pemasyarakatan agar kembali melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan dasar pendirian lembaga pemasyarakatan, supaya lembaga pemasyarakatan untuk tidak mengkambinghitamkan kekurangan yang ada akan tetapi setiap pimpinan lembaga harus dapat menemukan solusi yang baik, supaya efek dari penggabungan pembinaan kepada kedua klasifikasi narapidana ini tidak berlarut-larut maka sitem pembinaannya harus kembali menerapkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan