PROSEDUR PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dan mencari pasangan, meinbuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula.6 Perkawinan sebagai jalan untuk dapat mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mi dimaksudkan bahwa perkawinan tersebut hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga, pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik dirinya sendiri maupun bagi orang-orang disekitarnya, khususnya keluarga sendiri. Hidup bersama antara seorang laki — laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, mi yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang Soerojo Wignjodipoero didalam Prof. Dr. Yaswirman, 2011. Hukurn Keluaraga — Karakieristik Dan Prospek Doklirnj Islam Dan Adal Dalarn Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hal 134. Menurut Prof. Dr. Yaswirman “agaknya yang dimaksud oleb Soerojo adalali karena masing-masing daerah mempunyai adat yang “harus’ ditaati oleb warganya, maka perkawinan yang tidak memperhatikan eara-eara adat, secara tradisional tidak bias diterima oleh para pemuka adat, dan tergolong kepada pelanggaran adat. Tetapi soerojo tidak nienjelaskan lebih lanjut bagaimana kalau salah satu pihak dating dan luar yang tidak seadat dengan pihak mana a akan melansungkan perkawinan, atau seadat tetapi dilakukan diluar wilayah adatnya”