PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH DISEPANJANG TEPIAN DANAU SINGKARAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH DISEPANJANG TEPIAN DANAU SINGKARAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR (Ibnu Tri Anggara, 1210113099, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 77 Halaman) ABSTRAK Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang diadakan untuk menjamin supaya pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efekti fsesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pengawasan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah Pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Singkarak. Disepanjang Tepian Danau Singkarak terdapat bangunan-bangunan yang melanggar syarat administrasi dan syarat teknis bangunan. Ketentuan dan syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun masyarakat ditempat yang bukan menjadi peruntukannya menunjukan lemah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Disepanjang Tepian Danau Singkarak Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar? 2) Apakah Kendala Pengawasan Terhadap Bangunan Rumah Disepanjang Tepian Danau Singkarak Oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan masalah ini lebih menitik beratkan pada penelitian dilapangan untuk mendapatkan data primer, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sedangkan sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara cermat mengenai fakta-fakta dan permasalahan pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Singkarak oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Setelah data primer dan data sekunder terhimpun, kemudian diolah, sehingga menghasilkan penulisan yang bisa dimengerti dan dilakukan analisa data terhadap data yang penulis lakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 1) Lemahnya pengawasan dan koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap bangunan tanpa izin disepanjang tepian Danau Singkarak yang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis bangunan dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga tidak Konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Singkarak Kabupaten Tanah Datar 2) Ketidakkonsistenan pemerintah, dan kurangnya koordinasi antara penegak hukum serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan sanksi terhadap Peraturan Daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Singkarak