Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Solok

Sistem manajemen pemerintahan semakin lama semakin berkembang dalam dua dekade terakhir yaitu dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil. Sistem manajemen tersebut juga diikuti perkembangan sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluar nya Undang - Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang tersebut telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Perubahan mendasar tersebut diantaranya adalah diperkenalkannya pendekatan anggaran berbasis kine rja ( performance based budgeting ) dalam penyusunan anggaran pemerintah pemerintah . Sejalan dengan itu, dalam kerangka otonomi daerah, Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang - Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing - masing. Kedua Undang - Undang diatas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggun g jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pengalokasian dana yang efektif mengadung arti bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan stratejik dengan menggunakan sumber daya yang paling minimal dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang direncanakan. Pengalokasian pengeluaran yang efektif dan efisien tersebut dapaat diwujudkan dengan penerapan Performance based budgeting dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja di pemerintah daerah telah membawa perubahan yang radikal terkait dengan perubahan dalam perencanaan anggaran, pengisian anggaran, dan pelaporan anggaran. Perubahan struktur anggaran ini secara manajerial berpengaruh terhadap perubahan paradigma anggaran sedangkan secara teknis berpengaruh terhadap kode rekening anggaran dan tata cara pencatatannya. Klasifikasi belanja mengalami perubahan signifikan dari sistem lama d imana didalam anggaran berbasis kinerja dikenal dengan pos pembiayaan yang sebelumnya tidak dikenal pada anggaran tradisional. Pada anggaran tradisional, kinerja anggaran diukur dari sisi inputnya yaitu kemampuannya dalam menyerap anggaran. Maka, sebalikn ya apabila anggaran tidak terserap seluruhnya akan menimbulkan sisa anggaran maka hal itu dinilai kurang berhasil. Anggaran yang tidak terserap (sisa anggaran) harus dikembalikan lagi ke rekening kas negara dan daerah sebagai konsekuensinya anggaran satuan kerja tersebut untuk tahun berikutnya terancam tidak akan ditambah bahkan bisa dikurangi. Akibatnya pemerintah daerah dan satuan kerja dibawahnya selalu berorientasi pada upaya menghabiskan anggaran agar anggaran mereka tidak dipotong. Namun dengan diguna kannya Anggaran berbasis kinerja perilaku itu tidak perlu terulang lagi sebab anggaran berbasis kinerja tidak lagi berorientasi pada input yaitu habis tidaknya anggaran tetapi lebih berorientasi pada hasil kinerja yaitu output dan outcome anggaran. Setiap anggaran dikaitkan dengan target kinerja yang hendak dicapai, indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan anggaran, meliputi indikator input, output dan outcome anggaran. Apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaraan ter sebut tidak lagi hangus tetapi dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan untuk tahun berikutnya yang masuk dalam kategori Sisa Lebih Anggaran (SILPA). Di Indonesia, berbagai peraturan dan pedoman telah diterbitkan terkait dengan penerapan anggaran berbasi s kinerja ( performance based budgeting ) pada pemerintah daerah. Termasuk yang diatur didalamnya adalah pencantuman indikator kinerja tersebut dalam dokumen - dokumen perencanaan dan penganggaran serta penggunaan indikator kinerja tersebut dalam proses penyus unan anggaran pemerintah. Dokumen - dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat pemerintah daerah. Sedangkan, pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi Rencana Stratejik (Renstra) SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Keselarasan antar dokumen - dokumen perencanaan dapat dilihat dari keselarasan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen - dokumen tersebut. Pada SKPD, indikator kinerja yang dimuat dalam Renja SKPD haruslah mendukung pencapaian indikator kinerja yang term uat dalam Renstra SKPD. Dan selanjutnya, indikator kinerja Renja SKPD harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya keselarasan indikator kinerja ini secara logis akan dapat mengaitkan tujuan - tujuan yang hendak dicapai dan dicant umkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) dengan kegiatan - kegiatan operasional yang dilaksanakan SKPD. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 yang menegaskan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu : Anggaran Terpadu ( unified budget ), kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM ( medium term expenditure framework ) dan anggaran berbasis kinerja ( performance based budgeting ). Dalam pelaksanaannya, pendekatan tersebut diatas fokus pada anggaran berbasis kinerja dan kedua pendekatan lainnya yaitu pendekatan KPJM dan anggaran terpadu, sebagai pendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sistem anggar an berbasis kinerja yang menjadi salah satu bentuk pendekatan anggaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah termasuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) yang juga menerapkan anggaran berbasis kinerja. DPPKA merupakan salah satu SKPD yang ada dalam pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset daerah pengelolaan asset dan melaksanakan tugas lain yang diberika n Bupati berdasarkan otonmi daerah dan tugas pembantuan. DPPKA memiliki peran penting dalam pemerintah daerah dan juga memiliki tugas yang memerlukan tanggung jawab yang besar dan juga ketelitian dan kehati - hatian. DPPKA Kab. Solok merupakan salah satu DP PKA yang menarik untuk dibahas karena terletak di komplek perkantoran Kabupaten Solok yang sangat strategis karena berada diperlintasan antara Padang dengan Kabupaten dan Kota yang melalui Kab. Solok. Selain itu, Kab. Solok juga sebagai sentra produksi padi di Sumatera Barat dengan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan produktifitas. Kab. Solok memiliki banyak objek pariwisata yang sangat menarik akibatnya penerimaan asli daerah Kab. Solok besar dibandingkan kabupaten lainnya di Sumatera Barat, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tentang sistem ABK DPPKA Kab. Solok. Penulis ingin mengetahui bagaimana anggaran DPPKA Kab. Solok sesuai dengan pendapatan dan belanja daerah yang ada di Kab. Solok dan bagaimana rencana strategi dan rencana kerja anggaran yang diterapkan oleh Kabupaten Solok dalam Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerahnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Solok tempat yang bagus untuk dibahas dengan potensi yang dimilikinya dengan penerapan sistem an ggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan judul “Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan A set (DPPKA) Kab. Solok