PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI OLEH PEMERINTAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah di atur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Akan tetapi perlindungan yang seharusnya di berikan kepada setiap orang faktanya berbanding terbalik ketika orang tersebut merupakan seorang pengungsi. Terutama di Indonesia yang merupakan negara transit, perlindungan HAM pengungsi ini sering kali tidak terakomodir karena pengungsi di golongkan sebagai imigran ilegal. Perlindungan kepada mereka menjadi tidak efektif karena minimnya pengawasan baik dari negara asal maupun negara transit yang menampung untuk sementara waktu. Ketidak efektifan ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan hak asasi manusia terhadappengungsi menurut hukum internasional dan bagaimana pengaturan hukum nasional indonesia dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi. Dengan menganalisis sekaligus meneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kedua perspektif hukum tersebut dapat menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi tersebut. Dari penelitian dan analisis yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan HAM internasional terdapat di dalam: DUHAM, Konvensi Pengungsi, ICCPR, dan Konvensi Jenewa. Kemudian dalam peraturan hukum nasional terdapat dalam UUD 1945, UU HAM, UU Keimigrasian, dan Peratuan Dirjen Imigrasi. Kata kunci : Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Penungsi Internasiona