PENERAPAN STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI KOTA PADANG

Setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, mulai marak muncul usaha air minum yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah yaitu air minum depot isi ulang yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Namun perkembangannya yang sangat cepat dan mungkin lepas kendali dapat bedampak negatif karena beresiko menurunnya kelayakan dan keamanan air minum yang dibutuhkan masyarakat khususnya di kota Padang. Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di kota Padang, upaya Dinas Kesehatan di kota Padang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang, dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan dari hasil penelitian didapat bahwa pelaku usaha depot air sudah menerapkan standar mutu kualitas air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2011 tentang persyaratan kualitas air minum yang selalu diperiksa secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Padang disertai dengan beberapa upaya yang dilakukan pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minumnya, dan DKK Padang selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dimana pengawasan yang terpenting adalah inspeksi sanitasi,serta pengawasan fisik, mikrobiologi, dan kimia air tersebut. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku