TINGKAT KEPATUHAN PARA PIHAK TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pengadilan dan luar pengadilan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Permasalahan dalam peraturan mengenai perlindungan konsumen, seperti tidak adanya irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dalam putusan BPSK, belum adanya peraturan mengenai pengajuan gugatan oleh pemerintah dan legal standing. Permasalahan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen. Sehingga thesis ini untuk membandingkan kedua lembaga penyelesaian sengketa, yakni Pengadilan dan BPSK dalam rangka perlindungan konsumen di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Rumusan masalah yang akan dibahas:1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen di Pengadilan dan BPSK. 2) Bagaimana tingkat kepatuhan para pihak dalam menjalankan putusan Pengadilan dan BPSK. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan memiliki sifat penelitian yang deskriptif. Indikator yang digunakan untuk memperoleh tingkat kepatuhan adalah upaya hukum banding, permohonan keberatan, pengajuan gugatan, dan permohonan eksekusi. Proses penyelesaian melalui BPSK sesuai dengan UUPK, Kepermendag No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitarase yang dipilih oleh kedua belah pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang sama dengan proses penyelesaian sengketa secara perdata biasa yang menggunakan hukum acara HIR/Rbg. Tingkat kepatuhan terhadap putusan BPSK Kota Padang adalah tinggi dan stabil pada tahun 2012 dan 2013. Tingkat kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kota Padang dalam sengketa konsumen adalah kurang patuh (tahun 2012) dan cukup patuh (tahun 2013