HAK PILIH WARGA NEGARA YANG BERADA DI DAERAH BERSENGKETA TAPAL BATAS DALAM PEMILIHA

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi lebih dari satu wilayah. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Apabila terjadi perselisihan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut, dan apabila perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota diluar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan tersebut dan keputusan ini adalah bersifat final.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi menjelaskan, pada Pasal 4 salah satu wewenang Gubernur yaitu menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi.4 Dalam menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota gubernur melakukan langkah antara lain persuasi dan negosiasi serta membangun kerjasama antar daerah. Perselisihan antar kabupaten/kota salah satunya mencakup perselisihan tentang perbatasan antarkabupaten/kota