PENGATURAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA (Tinjauan Normatif UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Praktek pencucian uang sebenarnya bukan barang baru dalam dunia hukum, Pemerintah berupaya melakukan pencegahan dengan pembentukan perangkat hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyamarkan atau membuat tidak jelas uang panas atau kotor (dirty money), yaitu uang berasal dari praktek-praktek illegal seperti korupsi, perdagangan wanita dan anak-anak, terorisme dan praktek-praktek tidak sehat lainnya. Untuk “membersihkannya”, uang tersebut ditempatkan (placement) pada suatu bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (layering), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, transfer valuta asing atau pembelian suatu asset. Setelah itu, si pelaku akan menerima uang yang sudah bersih dari ladang pencucian berupa pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, valuta asing atau asset tersebut (integration). Bagaimanakah pengaturan tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal? Bagaimanakah konsistensi pengaturan Pasal 69 UU TPPU dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 UU TPPU? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (satute aproach). Teori yang dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah adalah teori keadilan, teori kepastian hukum, dan teori legislasi. Pengaturan disini maksudnya suatu regulasi yang membatasi suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum, yaitu tentang perbuatan tindak pidana pencucian uang. Penanggulangan adalah suatu perbuatan, proses atau cara yang dilakukan untuk menemukan jalan keluar, pemecahan, pengendalian, penyelesaian, resolusi, dan solusi terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Tindak pidana pencucian uang adalah usaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa menunggu tindak pidana asalnya terbukti. Tetap bisa dilakukan oleh para penegak hukum, karena memang hal demikian telah diatur dalam undang-unang bersandarkan kepada Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010. Namun proses hukum yang dilakukan tersebut menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan melanggar beberapa asas yang selama ini berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun beberapa asas yang dilanggar tersebut diantaranya adalah: a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun; b. Praduga tak bersalah; c. Seorang terdakwa hadir dimuka pengadilan. Terdapat inkosistensi dalam pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang sebagaima yang diatur dalam UndangUndang No. 8 Tahun 2010, terutama mengenai pasal 69 yang dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) dari undang-undang tersebut. Sebagai sebuah aturan hukum yang baik, tentu sudah seharusnya antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya tidak boleh saling bertentangan, karena hal ini akan membingungkan para pencari keadilan yang bersentuhan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan tersebut