ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DENGAN CARA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM HUKUM INDONESIA

Dari tahun ke tahun kasus perkawinan antara pasangan yang berbeda agama kian muncul ke permukaan. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk. Undang-undang Perkawinan memberikan peranan yang sangat menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Hal tersebut terlihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menjadikan hukum agama dan kepercayaannya itu sebagai ukuran sah/tidaknya suatu perkawinan. Seluruh agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Undang-undang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Undang-undang ini tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Dengan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama dalam perundang-undangan Indonesia membuat para pasangan beda agama yang ingin melangsungkan pernikahan mencari siasat agar mereka tetap bisa menikah. Sebagai salah satu alternatif agar keduanya tetap dapat menikah adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri. Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dalam hukum Indonesia dan apakah akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama di luar negeri merupakan salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama. Secara perdata, pernikahan semacam ini memenuhi syarat formal, yakni berdasarkan hukum pada negara tempat mereka melangsungkan pernikahannya. Akan tetapi secara materil, perkawinan tersebut belum bisa dianggap sah dan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan hukum agama. Perkawinan beda agama seringkali menghadapi permasalahan, baik yang berhubungan dengan pengakuan negara ataupun pengakuan dari agama. Juga permasalahan-permasalahan yang akan muncul di kemudian hari seperti pengakuan anak yang dilahirkan serta hak mewarisnya, masalah pencatatan perkawinannya maupun masalah perceraian di kemudian hari. Belum lagi permasalahan-permasalahan di lingkungan sosial yang bisa saja terjadi sebagai akibat belum diterimanya perkawinan beda agama oleh masyarak