ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR DALAM MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menerbitkan obligasi daerah. Pada penelitian ini kesiapan pemerintah daerah dalam menerbitkan obligasi daerah diukur berdasarkan hasil analisis terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah meliputi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah didapat, perhitungan jumlah kumulatif pinjaman daerah, rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR), dan jumlah defisit APBD. Keempat aspek tersebut merupakan bagian dari persyaratan penerbitan obligasi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan PMK No. 180/PMK.07/2015. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan analisis terhadap pertumbuhan APBD untuk melihat capaian kinerja keuangan pemerintah daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan data keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam periode anggaran tahun 2010 – 2014 dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek keuangan yang dilihat dalam penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah siap untuk menerbitkan obligasi daerah. Pemerintah daerah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah selama 3 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan kualitas akuntabilitas keuangan daerah yang baik. Dari segi perhitungan kumulatif pinjaman sangat memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi persyaratan kumulatif pinjaman yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebesar 75% dari APBD. Dilihat dari perhitungan DSCR, pemerintah daerah juga mampu memenuhi persyaratan DSCR yang ditetapkan yaitu melebihi 2,5 yang menunjukkan kemampuan daerah dalam rangka pelunasan kembali pinjaman daerah. Hal ini didukung pula dengan rasio pertumbuhan pendapatan yang selalu tumbuh setiap tahun. Pemerintah daerah juga mampu memenuhi batas maksimal defisit atas APBD yang ditetapkan oleh menteri keuangan setiap tahun