PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TENTANG KLAIM ASURANSI YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ASURANSI DAN PERBANKAN DALAM PERKARA NOMOR 94/P3K/2012 OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI PADANG

Bank juga diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.Bank merupakan lembaga keuangan yang salah satu kegiatannya yaitu menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu mempunyai risiko. Risiko-risiko yang akan timbul telah disadari oleh bank, oleh karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik. Dan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik barang jaminan atau agunan adalah perusahaan asuransi. Yang mana dalam syarat melakukan kredit tersebut pihak nasabah wajib mengikuti asuransi. Terjadinya masalah antar nasabah dengan pihak bank beserta pihak asuransi, yang mana nasabah meninggal dunia dan pihak bank menagih sisa hutang nasabah dikarenakan pihak asuransi tidak membayar klaim sepenuhnya. Karna merasa dirugikan nasabah melaporkan perkara ini ke BPSK agar dapat menyelesaikan masalah tersebut.adapun yang dibahas pada skripsi ini ialah bagaimana prosedur dan tata cara mengajukan perkara konsumen ke BPSK dan bagaimana proses dari penyelesaikan sengketa konsumen ini dan bagaimana pertimbangan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen dan wawancara, kemudian data yang dikumpul ditulis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada BPSK Kota Padang dapat diketahui bahwa BPSK yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan, dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka ia berhak melakukan pengaduan ke BPSK. Perkara dalam skripsi ini merupakan salah satu contoh sengketa konsumen yang diselesaikan melalui BPSK dengan metode penyelesaian secara arbitrase dan didasari oleh pertimbangan hukumnya sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 350/MPP/12/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mana putusannya mengabulkan gugatan penggugat