Pengaruh Implementasi E-government Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Padang Pariaman (Studi PESDUK, Pesan Singkat Penduduk tahun 2014-2015)

Perkembangan e-government telah terjadi di Indonesia dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. E-government telah berkembang di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Padang Pariaman yaitu pesduk (Pesan Singkat Penduduk). Pesduk merupakan layanan e-government yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, laporan atau saran melalui pesduk ini. Pesduk melibatkan lintas sektor di Kabupaten Padang Pariaman. Permasalahannya saat ini adalah implementasi e-government pesduk ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah di tetapkan, banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai pesduk ini dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi e-government (Pesduk), pengaruh implementasi e-government (Pesduk) terhadap akuntabilitas publik, dan kendala-kendala implementasi e-government (Pesduk) di Kabupaten Padang Pariaman. Teori yang digunakan adalah teori e-government (United Nation, 2004) dengan variabel legal framework, infrastructure, the strength of human capital, coordination, privacy, security, civil service. Implementasi (Donald Van Meter & Carl E. Van Horn, 1975) dengan variabel standar sasaran, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Kendala Implementasi (Hogwood & Gunn, 1984), dan Akuntabilitas Publik (BPKP, 2007). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi pesduk tidak efektif sehingga standar pesduk tidak dipahami oleh internal pemerintah maupun masyarakat, sumberdaya belum cukup, pesduk melindungai privacy dan security baik, pesduk tidak berjalan dengan maksimal, tetapi kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kabupaten Padang Pariaman mendukung implementasi e-government, namun pemerintah kurang memberikan respon. Keseluruhan dari pengaruh implementasi e-government pesduk terhadap akuntabilitas publik menunjukkan bahwa e-government pesduk belum maksimal berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Padang Pariaman karena akuntabilitas pemerintah yang kurang baik. Kata Kunci: Implementasi, E-government, Akuntabilitas Publi