PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Semua perkara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diwajibkan untuk melaksanakan mediasi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa membedakan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain dalam pelaksanaannya. Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, perkara tanah merupakan perkara yang paling sulit diselesaikan secara mediasi dibanding perkara lainnya, termasuk juga perkara perbuatan melawan hukum. Hal ini terjadi karena permasalahan dalam perkara tanah lebih rumit, sulit dilakukan tawar menawar, banyak para pihak yang terlibat, dan berhubungan dengan penyelesaian hak. Perkara perbuatan melawan hukum walaupun tidak serumit perkara tanah dalam penyelesaiannya, tetapi perkara ini masih sulit mencapai perdamaian dan jumlah perdamaian yang diperoleh dalam pelaksanaan mediasinya masih belum memuaskan. Perdamaian yang tercipta dari pelaksanaan mediasi hanya mencapai beberapa persen dari keseluruhan perkara yang ada, seperti pada tahun 2014 dari 39 perkara perbuatan melawan hukum yang masuk, hanya 3 perkara yang mencapai perdamaian.13 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berjudul: PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG