PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi di bidang Keuangan yang di tandai dengan berlakunya Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan harapan sistem pengelolaan keuangan Negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan Negara. begitu juga terhadap pengelolaan Keuangan Daerah yang mencerminkan bagaimana suatu daerah dalam mengelola semua keuangan yang di milikinya, agar dapat dimanfaatkan secara utuh dalam dokumen anggaran yang terinci secara jelas peruntukkannya, sesuai dengan pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut diatas, sistem pengelolaan keuangan mengalami perubahan yang sangat mendasar, dimana seluruh dokumen keuangan telah disatukan menjadi satu dokumen yang dinamakan DIPA (Daftrar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang pelaksanaanya menuntut akuntabilitas yang tinggi dari Kepala Kantor / Satuan Kerja sebagai kuasa pengguna anggaran. Pada dasarnya di setiap SKPD penatausahaan keuangan dipegang oleh satu orang bendahara penerimaan dan satu orang bendahara pengeluaran dan di bantu oleh beberapa orang bendahara pembatu yang bertanggungjawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD