AKIBAT HUKUM PRAKTEK JUAL BELI TANAH YANG TIDAKBERSERTIFIKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Masyarakat masih beranggapan bahwa dengan diberi pertanda pada bidang tanahnya sudah cukup membuktikan kalau suatu bidang tanah adalah miliknya. Begitu juga dalam lalu-lintas transaksi bidang pertanahan banyak dilakukan secara dibawah tangan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap jual beli tanah secara dibawah tangan prosedurnya lebih mudah dan praktis tanpa membutuhkan waktu yang lama, khususnya daerah Kecamatan Pauh banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah secara dibawah tangan atau tanpa akta jual beli tanah. Selain itu masyarakat Kecamatan Pauh juga beranggapan bahwa pendaftaran tanah mengeluarkan biaya yang mahal. Sehingga sering terjadi sengketa tanah di daerah masyarakat Kecamatan Pauh. Dalam sengketa tanah tersebut juga para pihak sering mengalami kewalahan dalam membuktikan kepemilikan tanah yang sebenarnya karena tidak mempunya bukti yang terang dan jelas tentang siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut. Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi alasan bagi penulis untuk membuat penelitian tentang “AKIBAT HUKUM PRAKTEK JUAL BELI TANAH YANG TIDAK BERSERTIFIKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTA