PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

Di dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat pengesahan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati dan 2 Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan peraturan pemerintah daerah, yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintah daerah