PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG (STUDI KASUS NOMOR 02/PDT.G/2009/PA.PP)

Ketentuan dalam hukum, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Salah satu syarat dari perkawinan itu adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya dengan diketahuinya identitas diri masing-masing pihak. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedangkan perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana, dapat di batalkan. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap masalah berupa prosespelaksanaan permohonan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Padang Panjang danakibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dan harta bersama. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Prosedur dalam mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Agama Padang Panjang diawali dengan pendaftaran permohonan dan melewati beberapa proses administrasi yang selanjutnya sidang dimana pada sidang pertama majelis hakim wajib mendamaikan antara pemohon dengan termohon, selanjutnyapembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak terikat lagi dengan ikatan perkawinan yang sah dan hakiki,dan tidak adanya kewajiban perdata bagi pemohon maupun termohon. Saran yang dapat diberikan adalah Sebelum melakukan perkawinan hendaknya calon suami dan calon istri hendaknya betul-betul mengetahui identitas calonnya masing-masing guna menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari dan bagi pihak aparat yang terkait dengan masalah kemasyarakatan, agar mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang perkawinan dan melakukan sosialisasi Undangundang Perkawinan supaya masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada