PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM BENTUK RITEL DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG

KUR adalah program pemerintah untuk membantu UMKM yang produktif namun belum bankable atau belum dapat memenuhi kriteria dalam pemberian kredit 5C. KUR terdiri dari KUR Mikro dan KUR Ritel untuk membantu permasalahan UMKM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR. KUR yang diberikan kepada UMKM dijamin oleh pemerintah melalui Perum Jamkrindo 70% risikonya dan 30% risikonya ditanggung oleh bank pelaksana yaitu Bank Nagari dengan tanpa jaminan. Dalam pelaksanaannya bank tetap memintakan agunan tambahan yaitu jaminan fidusia, kemudian dilakukan perjanjian KUR dan perjanjian tambahan fidusia dengan Notarial Akta. Kemudian apabila debitur wanprestasi bank akan mengklaimkan risiko yang ditanggungnya kepada Jamkrindo. Dari hasil penelitian di lapangan diketahui Pelaksanaan KUR khususnya Ritel dengan plafond Rp 20.000.000,- s/d Rp 500.000.000,- tetap dimintakan adanya agunan tambahan yaitu jaminan fidusia dan dengan dilakukan pengikatan fidusia tidak secara Notaril Akta, tetapi dibawah tangan. Hanya untuk plafond diatas Rp 100.000.000,- yang dilakukan dengan Notaril Akta. NPL KUR mengalami peningkatan dikarenakan kurang hati-hatinya bank dalam menyalurkan KUR Ritel dengan prinsip Prudential Banking. Dan terhadap jaminan fidusia tersebut bank tidak pernah melakukan pelelangan untuk mengurai risiko KUR Ritel. Sebaiknya didalam pelaksanaan KUR Ritel dalam perlu diterapkan prinsip Prudential Banking dalam hal analisa kelayakan pemberian kredit dalam 5C lebih mendetail lagi, sehingga risiko KUR Ritel yang ditanggung bank serta NPL bank yang meningkat bisa diatasi. Kemudian melakukan pengikatan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan dengan Notaril Akta, maka akan ada kekuatan hukum yang sempurna terhadap pengikatan jaminan itu