PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI DI POLRES PARIAMAN

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab :XXV Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu di kota besar, kota kecil, kabupaten maupun desa-desa dan pelakunya ada yang berasal dari kalangan rakyat biasa, pengusaha, artis, pejabat maupun Pegawai Negeri. Salah satunya kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Kota Pariaman. Penyidik melaksanakan kewenangannya melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 7 (KUHAP). Untuk itu permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman, 2) Apakah kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman, 3) Apakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri di Polres Pariaman. Adapun pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri ini dilakukan dengan ketentuan dalam KUHAP, namun penyidik menemukan kendala internal seperti kesulitan melakukan pemanggilan terhadap tersangka, tidak adanya bukti tertulis, dan kendala ekstemal seperti masyarakat mudah mempercayai orang lain agar keinginannya terwujud, kurangnya kerjasama antara saksi-saksi dengan pihak kepolisian, kurangnya pemahaman korban akan hukum. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengatasi kendala internal seperti melakukan "scan otak" di Rumah Sakit Siti Rahmah Padang, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap handphone korban yang berupa pesan singkat, dan mengatasi kendala ekstemal seperti, memberikan sosialisasi agar tidak mudah mempercayai orang lain, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa penyidik tidak akan memberikan tekanan saat meminta keterangan, sosialisasi bahwa polisi tidak dapat mengganti rugi