PENERAPAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG TERLAMBAT CUTI SAAT DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT NEGARA

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan seluruh kaedah hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris .Ruang lingkup Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku bagi seluruh orang yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan .Undang- Undang Jabatan Notaris menjadi acuan dasar dalam menjalankan kegiatan kenotariatan,.Undang Undang Jabatan Notaris juga mengatur untuk notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.Seorang Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan wajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokol, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris. Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan notaris. Sebagai antisipasi agar tidak terjadi rangkap jabatan, dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris mempunyai hak cuti seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2) dan Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang Jabatan Notaris yang juga mengatur tentang ketentuan dan syarat pengajuan cuti. Keterlambatan pengajuan Cuti akan menjadikan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dikarenakan rangkap Jabatan yang dapat dijatuhi sanksi. Penerapan sanksi terhadap notaris yang tidak atau terlambat mengajukan cuti saat di angkat sebagai pejabat Negara menjadi hal yang menarik penulis untuk meneliti dan menyusunnya sebagai thesis. Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris.Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebabkan keterlambatan pengajuan cuti saat diangkat sebagai pejabat Negara Bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat kepada Majelis Pengawas Pusat sebagai dasar pertimbangan pengajuan sanksi kepada menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia akhirnya menjadi tidak jelas dan tidak diterapkan pada kasus yang diteliti sampai dengan rangkap jabatan itu berakhir seiring berakhirnya sebagai pejabat Negara