TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DALAM PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PENYANDANG CACAT SEBAGAI JAMINAN ATAS HAK ASASI MANUSIA

Indonesia adalah Negara hukum yang secara tegas mengatur jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan suatu hak dasar yang dijamin oleh Negara. Setiap orang berhak untuk pemenuhan hak kesehatan mereka yang tidak hanya diperuntukkan bagi orang yang normal saja, tetapi penyandang cacat atau biasa disebut kaum disabilitas juga berhak memperoleh jaminan kesehatan. Negara bertanggung jawab dalam memenuhi hak kesehatan bagi penyandang cacat. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”. Namun pada kenyataannya penyandang cacat masih jauh dari kemudahan yang di tujukan kepadanya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Solok dalam pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang cacat dan kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan Penyandang Cacat di Kabupaten Solok serta bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke Pemerintah Kabupaten Solok. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Di Kabupaten Solok ini pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang cacat dilaksanakan dengan menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan program jaminan kesehatan yaitu berupa penyelenggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk Penyandang Cacat. Kendala yang ditemukan dalam upaya pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang cacat tersebut antara lain tidak keseluruhan penyandang cacat memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah, Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, Sumber Dana APBD Kabupaten Solok yang sangat terbatas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Penyandang Cacat, Ketidakadilan dalam pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi penyandang cacat. Kesimpulan dari penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Solok telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat namun belum terselenggara seutuhnya karena masih banyak ditemui kendala-kendala. Alangkah baiknya Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan penyandang cacat di daerah