KONSEKWENSI YURIDIS AKTA PPAT YANG DIBUAT OLEH PPAT PENGGANTI

Peranan PPAT dan PPAT Pengganti sebagai salah satu Pejabat Umum, yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan untuk membuat akta, guna peralihan hak atas tanah. Maka Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang telah diangkat dan diambil sumpahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, haruslah memenuhi unsur seperti yang tertuang dalam suatu peraturan. PPAT Pengganti yang karena pengangkatannya tidak sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban Nomor 1 tahun 2006) juncto Perkaban Nomor 23 tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 , dapat berakibat pengangkatan PPAT Pengganti tersebut cacat hukum, namun walaupun demikian pengangkatan PPAT Pengganti tersebut dengan serta merta belum dapat dikatakan pelanggaran atau cacat hukum karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, tidak ada pelarangan untuk diangkat menjadi PPAT Pengganti. Melihat cacat hukum pengangkatan PPAT Pengganti tersebut dapat terbantahkan, jika kita hubungkan dengan beberapa azas yang terkandung pada Hukum Administrasi Negara, seperti Teori Kepastian Hukum, Beschikking dan asas Freies Ermerrsen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui serta menjelaskan sejauhmana perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengangkat seseorang menjadi PPAT Pengganti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, disamping melihat aspek hukum positif, juga melihat pada penerapannya atau praktek dilapangan dan spesipikasi penulisan yang bersifat Deskriftif analisis yang memberi gambaran secara terperinci. Dari penelitian menunjukan : 1. Pengangkatan PPAT Pengganti tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Faktor-faktor atau alasan yang mendasar ditetapkannya surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Jambi, guna pengangkatan PPAT Pengganti. 3. Agar pengangkatan PPAT Pengganti yang tidak sesuai dengan Peraturan Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 1 tahun 2006 juncto Perkaban Nomor 23 tahun 2009. 4. Teori Kepastian Hukum, Beschikking dan Asas Freies Ermerssen, dapat digunakan sebagai solusi terbaik jika timbul polemik dan permasalahan terhadap pengangkatan PPAT Pengganti dikemudian hari kelak. Kata Kunci : Konsekwensi Yuridis akta PPAT Pengganti