Kedudukan Anak Akibat Perceraian Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Kewarganegaraan (Campuran)

Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat, kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan internasional ini telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah perkawinan, yang lebih kita kenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan beda kewarganegaraan (campuran) bukanlah suatu hal yang mudah, ada banyak hal yang nantinya dapat menjadi suatu masalah dikemudian hari, salah satunya mengenai kedudukan hukum anak akibat perceraian orang tuanya yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam hal ini negara juga mempunyai tanggungjawab memberikan perlindungan bagi warga negaranya terutama terhadap anak. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Adapun pembahasan difokuskan pada 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Anak akibat perceraian yang lahir dari perkawinan campuran?, 2) Bagaimana status pemeliharaan anak kibat perceraian yang lahir dari perkawinan campuran? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa : Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengenai status hukum anak akibat perceraian karena perkawinan campuran orang tuanya, maka terhadap anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, disebut terbatas karena nantinya setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Kedudukan anak dalam perkawinan campuran yang mengalami perceraian diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Dalam hal pemeliharaan anak apabila terjadi sengketa akibat perceraian, maka “the best interest of the child” merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutus sengketa ini. Dalam suatu yurisprudensi Mahkamah Agung No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 menyatakan: “kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak”. Kepada siapapun hak pemeliharaan anak diberikan oleh Hakim tidak merubah status kewarganegaraan anak. Anak tersebut tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin