EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TIDAK TERDAFTAR PASCA TERBITNYA PMK NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG RENGAT

Perkembangan perusahaan pembiayaan di Indonesia tidak dapat dipungkiri semakin pesat. Salah satu indikatornya adalah tumbuh suburnya pembiayaan konsumen. Seiring perkembangan perusahaan pembiayaan kemungkinan adanya kredit bermasalah diperusahaan pembiayaan tentu akan dialami oleh setiap perusahaan pembiayaan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia, namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dijumpai tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia tidak terdaftar pada PT. Mega Finance Cabang Rengat, akibat hukum pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tidak terdaftar, dan perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi obyek jaminan fidusia tidak terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengambilan sampel dengan cara non random sampling dengan jenis sampling purposive sampling, pengolahan data dilakukan secara editing dan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia tidak terdaftar yang dilakukan oleh PT. Mega Finance Cabang Rengat yaitu dengan melakukan eksekusi melalui penjualan obyek jaminan fidusia kepada dealer motor bekas yang telah bekerja sama dan melalui penjualan di bawah tangan yang telah disepakati dengan konsumen, hal ini bertentangan dengan ketentuan UUJF dimana PT. Mega Finance Cabang Rengat tidak menggunakan akta otentik dan juga tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sehingga secara normatif PT. Mega Finance Cabang Rengat tidak bisa melakukan eksekusi tanpa putusan hakim.Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan cidera janji maka secara normatif kreditur tidak sah melakukan eksekusi tanpa putusan hakim, dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, maka pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang prosedur pelaksanaanya memerlukan waktu yang lama. Perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar antara lain perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif berupa pencegahan diberikan kepada debitur dan kreditur bersama-sama menentukan tiap-tiap klausul ketika melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian pembebanan jaminan fidusia. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Kata-Kata Kunci : Eksekusi, Perusahaan Pembiayaan, Jaminan Fidusia