PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA DI KOTA PADANG

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan perlindungan atas data pribadi serta kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Semua hal diatas ditujukan untuk memenuhi data kependudukan, dimana data kependudukan tersebut adalah data perseorangan. Di Kota Padang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat beragama Islam. Maka pencatatan nikah yang terjadi banyak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Dalam pencatatan nikah di kecamatan kebanyakan masyarakat hanya menganggap pencatatan nikah sebagai prosedur nikah, dan jarang dari mereka mengerti pentingnya pencatatan nikah itu sendiri. Karena masyarakat tidak menganggap pencatatan nikah itu penting untuk dirinya sendiri dan para pihak yang terkait. Sehingga masyarakat hanya mengikuti prosedur yang disebutkan atau disuruh oleh pihak KUA Kecamatan tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari syarat yang diajukanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamtan Padang Selatan Kota Padang. Dan juga untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamtan Padang Selatan Kota Padang. Metode Penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi dilapangan atau masyarakat . sifat penelitianya deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memeperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamtan Padang Selatan Kota Padang. Pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah, pencatatan dimulai dengan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan data, pernikahan, dan pembuatan akta nikah. Prosedur pencatatan nikah sebenarnya tidak sulit kita hanya perlu mendatangi kantor lurah mengisi beberapa formulir dalam bentuk model N, membayar ke bank dan langsung ke kantor urusan agama kecamatan untuk menyerahkan semua model N yang dibuat di kantor lurah untuk diserahkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan