TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN PENGUNGSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM INDONESIA

Permasalahan pengungsi dewasa ini telah meluas dan berkembang karena banyaknya kekacauan yang terjadi disetiap belahan dunia yang menyebabkan tidak nyamannya seseorang atau sekelompok manusia dinegara asalnya karena kekerasan dan diskriminasi yang dialaminya, sehingga mengakibatkan perpindahan secara besar-besaran dan membebani negara lain. Indonesia sebagai masyarakat internasional yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bertanggung jawab atas persoalan ini, akan tetapi karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 yang berarti tidak adanya kewenangan indonesia dalam menentukan status pengungsi. Hingga sekarang, peranan UNHCR di Indonesia sangat memiliki peran aktif karena belum diratifikasinya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967, UNHCR saat ini yang memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi dan memberikan perlindungan pengungsi menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam hukum Indonesia?. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia sebagai masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak memiliki payung hukum yang jelas tentang pengaturan pengungsi, sehingga dilapangan tidak adanya instrument hukum yang memadai. Seharusnya Indonesia segara meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 karena tidak ada ruginya bagi Indonesia, sebab pembiayaan terhadap pengungsi merupakan sumbangan masyarakat Internasional