PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRESTA BUKITTINGGI

Pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang saat ini mengedepankan model pemidanaan retributive justice, Undang-Undang penyelesaiaan sengketa anak harus mengedepankan model restorative justice yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satu terobosan baru di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dengan adanya upaya diversi, yang mana didalam Undang- 5 Ibid,hal.4 8 Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak dikenal adanya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Diversi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Konsep diversi ini sangatlah manusiawi bagi anak, karena anak tidak dibawa ke meja pengadilan ataupun proses pengadilan yang jelas akan dapat menganggu perkembangan mental dan psikologis anak. Untuk itu, diversi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam setiap penanganan baik itu penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan