PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI KOTA PADANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUANG SAMPAH DI KOTA PADANG (Dissa Hetria Eka Putri, 1110112052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2015) Pembimbing : Dr. Yuslim, S.H., M.H., dan Titin Fatimah, S.H., M.H. ABSTRAK Pemerintah Daerah Kota Padang menerbitkan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah di Kota Padang, faktor-faktor penghambat dalam penegakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku pembuang sampah sembarangan di Kota Padang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dengan melakukan tindakan represif. Penegakan hukum telah dilaksanakan dengan baik, namun belum maksimal karena adanya beberapa kendala. 2) Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 adalah a) Faktor Hukum, yaitu sanksi administrasi tidak diatur di dalam Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. b) Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia atau personil. c) Faktor sarana dan fasilitas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam bidang pengelolaan sampah. d) Faktor masyarakat dan kebudayaan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012. Kemudian upaya Pemerintah Kota Padang untuk mengatasinya adalah a) Mengatur sanksi administrasi dalam Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012. b) Mengajukan penambahan personil pada tahun 2016. c) Melengkapi sarana dan prasana dalam bidang kebersihan. d) Meningkatkan sosialisasi Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. e) Meningkatkan pengawasan ke seluruh wilayah di Kota Padang. Melalui penelitian ini disarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk 1) Mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan penegakan Perda No. 21 Tahun 2012. 2) Mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penegakan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012 dengan beberapa upaya seperti mengatur mengenai sanksi administrasi dalam pelanggaran larangan membuang sampah sembarangan, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam hal penegakan dan pengawasan Perda Kota Padang No. 21 Tahun 2012, melengkapi sarana dan fasilitas dibidang kebersihan, dan meningkatkan sosialisasi Perda No. 21 Tahun 2012 kepada masyarakat di Kota Padang. Kata kunci : Sampah, Kelola, Perd