MEKANISME PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT

Program Diploma III membuat peraturan akademis terhadap studi kuliahnya yang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan magang sebagai persyaratan untuk kelulusannya. Dimana kegiatan magang tersebut dilaksanakan dalam 40 hari kerja, yang mana kegiatan magang ini dilaksanakan di suatu Instansi Pemerintahan. Magang merupakan mata kuliah wajib, yang merupakan syarat untuk mengakhiri studi Diploma III di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kegiatan magang merupakan program yang dapat melahirkan mahasiswa – mahasiswa yang terampil, handal dan memiliki pengetahuan yang berkualitas agar dapat dipraktekkan dalam dunia kerja yang ketat akan persaingan. Dengan adanya kegiatan magang, diharapkan setelah mengikuti kegiatan magang tersebut penulis dapat mengambil ilmu dan pengalaman dalam dunia kerja yang tidak penulis dapatkan sebelumnya. Dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, penegasan tersebut menyatakan bahwa penguasaan pengelolaan keuangan negara adalah kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden dan sebagian diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala pemerintahan di daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan pusat. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah ialah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pemerintah telah melakukan perubahan atau reformasi dibidang keuangan pada tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Cara Penyampaiannya. Dengan berlakunya peraturan-peraturan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan negara/daerah dapat lebih efektif dan efisien serta tercapainya transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Oleh karena itu dokumen anggaran di suatu SKPD telah disatukan kedalam sebuah dokumen yang dinamakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) yang pelaksanaannya menyangkut akuntabilitas yang tinggi dari Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran. Pada dasarnya, penatausahaan keuangan di SKPD dipegang oleh seorang bendahara penerimaan dan seorang bendahara pengeluaran yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran SKPD. Dalam penyelenggara keuangan pada bendahara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan dari uraian diatas penulis mencoba mempelajari tentang penatausahaan pada bendahara pengeluaran dengan melakukan kegiatan magang sebagai penerapan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Magang dengan judul “Mekanisme Penatausahaan Keuangan Daerah pada Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat”