PENERAPAN PRINSIP AKAD MURABAHAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG PADANG

Keberadaan perbankan syariah merupakan sebuah wujud nyata dari semangat bermuamalah, serta untuk memfasilitasi keinginan masyarakat untuk mengelola keuangan secara syariah, perjalanan bank syariah semakin mendapat dukungan dari pemerintah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 17 Juni 2008 lalu. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dikatakan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Murabahah atau jual beli adalah salah satu jenis akad yang lazim ditemui dalam produk penyaluran dana bank syariah. Masyarakat yang menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan selama ini telah terbiasa dengan prinsip pembiayaan secara konvensional sehingga masih sangat minim pemahamannya tentang produk-produk perbankan syariah khususnya tentang akad murabahah dalam perjanjian pembiayaan modal kerja. Untuk itu penulis menilai perlu dilakukan penelitian apakah prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang diolah dan dianalisis, dengan tujuan : Bagaimanakah penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang dan Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari Unit Usaha Syariah dalam menangani permasalahan penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang. Metode penelitian menggunakan pendekatan bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan tesis ini maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan prinsip akad murabahah pada perjanjian modal kerja di Bank Nagari Syariah Cabang Padang sebagian besar sudah memenuhi prinsip akad murabahah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam teknis pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi prinsip akad murabahah dan peran DPS masing kurang optimal karena terhambat beberapa aspek baik aspek internal dan aspek eksternal Bank Nagari. Kata Kunci : Pembiayaan, Murabahah, Pengawasan