PELAKSANAAN QANUN SEBAGAI PROSPEK PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI PROVINSI ACEH

Provinsi Aceh merupakan daerah yang bersifat Istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Berangkat dari sejarah panjang yang mengawali lahirnya bentuk perubahan besar di Provinsi Aceh, sejak masa kerajaan hingga masuk pada era pasca kemerdekaan mengalami rintagan berat untuk mendapatkan keinginan melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Setelah melalui berbagai problem akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Aceh menjadi darah yang berbeda, budaya Islam semakin kuat, masyarakat hidup dengan berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman seperti yang diinginkan ulama dan masyarakat sejak dahulu. Kedudukan Qanun sebagai bentuk pemberlakuan hukum pidana nasional menjadi semakin jelas, dengan adanya qanun-qanun yang disahkan tentang jenis pidana (Islam) memperlihatkan bahwa hukum Islam bisa menangani tentang perkara yang terjadi, patut dipakai sejak dahulu. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Aceh merupakan kekhususan yang diberi oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus yang telah di dapat dengan membentuk Mahkamah Syar’iyah. Sehingga memperlihatkan prospek dalam hukum pidana terhadap penerapan Qanun yang terjadi yakni adanya pembaharuan hukum yang lebih tegas dengan di sahkannya Qanun Acara Jinayah dan Qanun Jinayah untuk dijadikan payung hukum dalam penerapan syariat Islam. Sebagai bentuk hukum yang baru, hukum pidana mendapat ruang yang baru dalam ilmu hukum di Indonesia dan dapat menjadi solusi hukum baru bagi hukum pidana nasional. Kata Kunci: Pelaksanaan Qanun sebagai bentuk hukum pidana Islam di Provinsi Aceh