UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN SECARA ANARKIS(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)

Unjuk rasa sebagai cara penyampaian pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi, namun etika harus di jaga. Undang- undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 28 E UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, Upaya Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis, kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polri dalam menanggulangi unjuk rasa yang dilakukan secara anarkis. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke wilayah hukum Polresta Padang. Dari penelitian tersebut bahwa Polresta Padang telah melakukan tindakan prefentif, tindakan ini dilakukan pada saat masa dalam keadaan mulai memanas, disini pihak Kepolisian melakukan pencegahan supaya masa jangan sampai melakukan tindakan anarkis dengan cara menghalau masa menjauhi objek unjuk rasa tersebut, tindakan represif, tindakan ini dilakukan jika keadaan sudah tidak terkendali lagi, dimana masa sudah brutal dalam menjalankan aksinya, Secara interen yaitu kurangnya personil dan perlengkapan personil itu sendiri, pada saat unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Provinsi Sumbar yang berujung pada unjuk rasa anarkis, secara eksternal, para pengunjuk rasa tidak mengindahkan himbauan yang dilakukan oleh negosiator Kepolisian, sehingga aksi unjuk rasa berubah menjadi unjuk rasa yang anarkis, kurangnya kesadaran Hukum para pengunjuk rasa dan mudah terpancingnya emosi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah agar pihak Kepolisian dalam mengambil tindakan pada saat mengamankan unjuk rasa berpedoman pada Undang-undang dan peraturan lainnya