ANALISIS EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PAD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2009-2013

Era otonomi daerah yang diberlakukan secaara resmi di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah mencari sumber penerimaan atau pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sumber penerimaan atau pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah telah membawa konsekuensi pada setiap daerah otonom untuk menggali sumber-sumber keuangan, terutama pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan adanya Desentralisasi, maka Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran penting dalam membantu membiayai kebutuhan belanja daerah. Salah satu sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah Pajak Daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah ini merupakan elemen yang memiliki peranan cukup penting baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun dalam member pelayanan kepada publik