PENGAWASAN ADMINISRTATIF TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA PADA APOTEK DI KOTA PADANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Segala tindak-tanduk warga negaranya diatur berlandaskan hukum. Oleh karena itu, seluruh warga negara harus patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Negara hukum terbagi dalam dua pengertian, yaitu negara hukum dalam arti sempit dan negara hukum dalam arti luas. Negara hukum dalam arti sempit adalah negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifas pasif terhadap kepentingan rakyat, sedangkan negara hukum dalam arti luas adalah negara hukum yang dalam pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertangggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat1