PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ADAT KEPADA PEMERINTAH DI NAGARI TAPI SELO KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR

PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ADAT KEPADA PEMERINTAH DI NAGARI TAPI SELO KECAMATAN LINTAU BUO UTARA KABUPATEN TANAH DATAR (Difo Gunawan, 1110113135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 64, Tahun 2016) ABSTRAK Penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penyerahan hak atas tanah yang terjadi di Desa Kajai Kenagarian Tapi Selo dilakukan guna untuk membangun satu unit sekolah dasar. Masyarakat adat di Desa Kajai Kenagarian Tapi Selo ingin menyerahkan hak atas tanah adatnya karena akan dipergunakan untuk membangun sekolah dengan jalan ganti rugi. Penyerahan hak atas tanah adat yang terjadi di Desa Kajai Kenagarian Tapi Selo tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tahapan maupun proses penyerahan hak atas tanah adat yang mengacu pada pembentukan panitia, penetapan lokasi, dan negosiasi atau musyawarah dengan pemilik tanah ulayat tidak dilakukan terlebihdahulu. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dari penulisan hukum ini adalah apa penyebab terjadinya penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo, bagaimana proses penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan karena penyerahan hak atas tanah kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Permasalahan yang dibahas dapat diketahui yaitu (1) Faktor penyebab terjadinya penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo, dilakukan demi pembangunan untuk kepentingan umum. Kegiatan penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah dilakukan untuk membangun satu unit sekolah dasar. Pembangunan ini diharapkan dapat menunjang perekonomian daerah dan tentunya lebih ditujukan kepada peningkatan pola pemikiran anak nagari di Kenagarian Tapi Selo. (2) Proses penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo tidak dilakukan dengan cara musyawarah dengan pemuka adat dan ninik mamak selaku pemegang hak atas tanah adat. (3) Akibat hukum yang timbul karena penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Kenagarian Tapi Selo adalah hilangnya hak-hak dari masyarakat adat untuk mengelola dan menikmati hasil aneka tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam skripsi ini, masyarakat adat dan pemerintah mesti lebih memerhatikan syarat dan tata cara penyerahan hak atas tanah/pengadaan tanah yang benar. Agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan